Kisruh KPAI

“ayo mangkat cuk”

“sek sebatang neh”

Kata “Cuk” diatas bukanlah singkatan dari Icuk Sugiarto, legenda bulutangkis Indonesia. Hanya sapaan rekan sejawat. Namun bicara mengenai Icuk Sugiarto tentunya ingatan kita melayang pada bulutangkis atau kerennya Badminton.

Nah iki, saiki sing ribut. Dunia Badminton lagi gonjang ganjing, rusuh, kacau. Kok iso?y o iso, sing duwe perkoro ki sebuah Lembaga negara je. Sopo? Jenenge KPAI, Ngerti ra kon?

KPAI ki Lembaga negara sing tugas ne melindungi anak-anak dari bahaya dunia persilatan kehidupan. Misal’e melindungi anak dari korban  kekerasan, memastikan hak serta kebutuhan anak-anak Indonesia, “pokmen sing terkait karo anak ki KPAI “berhak” melu”.

Kasus e, bermuara pada audisi PB Djarum untuk merekrut anak-anak yang bisa main bulutangkis, tur dididik ben dadi juara dunia, macam Liem Swie King. Nah, kong Liem ki iso Smash geledek, Shuttlecock di smash iso melesat dengan kecepatan lebih dari 200 km/ per jam. Lambo ae kalah kui cuk. Kong Liem bukti nyata dari hasil didikaan ne PB Djarum. Icuk Sugiarto juga pernah nimba ilmu nang kono.

Sejak PB DJarum berdiri (bukan duduk) wes akeh atlet-atlet seko kono sing dadi juara dunia. Misal, Alan Budikusuma, peraih mendali emas pertama Indonesia nang Olimpiade. Ardy B. Wiranata, Haryanto Arbi, Sigit Budiarto / Candra Wijaya kabeh kui juara All England.

Saiki bali nang kasus KPI mau, opo iyo audisi PB Djarum bentuk ekploitasi anak? Alasane KPAI mung gara-gara 4-5 orang anak ditanya soal kata Djarum yang identic dengan rokok. Jemmmmbut ra kui alasane?

trus anak-anak ki ra oleh kenal kata rokok?

Trus anak-anak ki ra oleh menggapai mimpi yang kebetulan untuk capai mimpinya menggunakan brand rokok? Padahal nang GOR nya PB Djarum mesti ono larangan merokok? KPAI ki wes tau rung main nang PB DJARUM? KPAI ki tak piker mesti main’e ra adoh-adoh, makane utekne ra berkembang.

trus kepiye karo iklan shampoo nganggo model anak-anak? Kui ra dianggap ora ekploitasi anak? Matamu picek.

“Piye cuk? Sebatang pisan”?

Industri Menolak Penggabungan Produksi Rokok Diterapkan

Ketua Gabungan Pengusaha Rokok (Gapero) Surabaya Sulami Bahar menyatakan tidak setuju terhadap wacana penggabungan volume produksi rokok SKM dan SPM untuk diterapkan pada kebijakan cukai yang akan datang. Penggabungan volume produksi SKM dan SPM yang merupakan bagian dari wacana penyederhanaan cukai hasil tembakau dinilai akan menciptakan persaingan tidak sehat diantara industri tembakau. “Kami sangat tidak setuju dengan penggabungan volume produksi SKM dan SPM maupun simplifikasi, karena sangat memberatkan industri, terutama industri kecil,” ucapnya kepada media.

Lebih lanjut Ia menjelaskan bahwa pada industri golongan menengah dan kecil dimana volume produksinya masih rendah, penggabungan SKM dan SPM akan memaksa mereka naik ke golongan yang lebih tinggi, sehingga tarif cukai dan Harga Jual Eceran (HJE) menjadi ikut melonjak. “Dalam konteks persaingan usaha, dampak tersebut akan melemahkan pemain di industri kecil dan menengah, namun menguntungkan industri besar yang sudah dominan di segmen SKM maupun SPM,” ucapnya kepada media.

Ia menyatakan bahwa sebaiknya pemerintah juga tidak menerapkan penyederhanaan cukai tembakau, menurutnya struktur tarif cukai tembakau pada saat ini yang terdiri dari 10 (sepuluh) golongan sudah mencerminkan kondisi IHT yang terdiri dari 437 pelaku industri dengan rentang variasi produksi sangat variatif dan luas. “Simplifikasi struktur tarif cukai akan menyebabkan terpukulnya pabrik golongan kecil dan menengah, yang akan berakibat pada hilangnya lapangan pekerjaan dan semakin maraknya rokok ilegal,” terangnya.

Tenaga kerja juga menjadi perhatian Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau, Makanan dan Minuman (FSP RTMM-SPSI). Ketua FSP RTMM-SPSI Sudarto mengatakan, “Regulasi yang dikeluarkan Pemerintah atas tembakau akan berdampak pada keberlangsungan perusahaan hasil tembakau. Jumlah industri hasil tembakau yang makin berkurang, tentu akan mempengaruhi tenaga kerja yang ada,” jelasnya.

Sebelumnya, penolakan penggabungan volume juga pernah disampaikan Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI).

Gapero memberikan beberapa saran kepada pemerintah untuk kebijakan cukai di tahun 2020. Pertama, Sigaret Kretek Tangan (SKT) yang merupakan industri padat karya perlu di berikan insentif tambahan dalam bentuk perluasan batas jumlah produksi khususnya industri golongan II dan III; serta preferensi tarif cukai dan HJE untuk semua golongan. Kedua, kenaikan tarif dan HJE berdasarkan pada inflasi. Ketiga, pengendalian Harga Transaksi Pasar (HTP) dengan pembatasan minimum 85% dari Harga Jual Eceran (HJE) tetap dipertahankan oleh pemerintah.

“Merujuk hasil riset Nielsen, pada bulan April 2018, terjadi penurunan volume industri rokok sebesar 7 %. Pemerintah hendaknya bijak dalam menyikapi kondisi Industri Hasil Tembakau (IHT) saat ini,” tutupnya.

PBNU Tolak Penyederhanaan Cukai dalam PMK

Diskusi mengenai adanya peraturan terkait penyederhanaan dan penggabungan batas produksi cukai tembakau kembali bergulir. Menanggapi hal ini Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menolaknya dengan tegas.

Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Mochamad Maksum Mahfoedz mengatakan PBNU menolak jika ada rencana memberlakukan kembali penyederhanaan dan penggabungan batas produksi cukai pada PMK yang akan datang. “PMK No 146 Tahun 2017 batal diberlakukan per Januari 2019, karena penolakan dari berbagai pihak di masyarakat, salah satunya PBNU,” ucapnya kepada media.

Maksum menekankan perlunya pemerintah bersikap adil dalam mendengarkan pendapat berbagai pihak. Pemberlakuan simplifikasi dan penggabungan akan berdampak luas kepada berbagai pihak. “Termasuk dalam kelompok pekerja pabrik, petani tembakau, buruh yang berjumlah 6,2 juta orang, serta konsumen tembakau itu sendiri yang adalah Nahdliyyin (jamaah NU)”, tambahnya.

Jika dimasukan kembali, maka pabrik rokok kecil akan menjadi yang terkena dampak paling besar. Akibat dari penggabungan, pabrikan kecil tidak memiliki cara selain selain menaikan harga. Pabrik rokok kecil yang memiliki buruh terbatas juga harus membeli pita cukai lebih mahal sebelum produknya dijual ke pasar. Dampak dari ini, konsumen akan lari ke produk lain yang mungkin dimiliki pabrikan besar. “Begitu (ada) kenaikan cukai (akibat penggabungan), pabrik kecil tidak punya bargaining power yang cukup kuat terhadap pabrik besar”, tegasnya.

Sebelumya, anggota komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kodrat Wibowo mengatakan penyederhanaan cukai tembakau akan berpotensi menimbulkan akuisisi – akuisisi perusahan kecil oleh perusahaan besar. Hal ini menyebabkan pelaku usaha berkurang, dan mengarah pada oligopolisasi. “Jika ada peraturan yang memengaruhi persaingan usaha dan berpengaruh pada berkurangnya jumlah pelaku usaha, ini warning bagi kami,” ujar Kodrat.

Seperti diketahui pada tahun lalu, penggabungan batas produksi SPM dan SKM serta penyederhanaan struktur tarif cukai yang tercantum dalam PMK 146 tahun 2017 telah dicabut melalui PMK 152 tahun 2018.

Peneliti : Penyederhanaan Cukai Tembakau Akan Akibatkan Pengurangan Produksi

Rencana penyederhanaan cukai tembakau kembali bergulir. Berbagai pihak menyatakan penolakan terhadap rencana tersebut, karena rencana tersebut akan mengurangi volume produksi produk olahan tembakau.

Mudiyati Rahmatunnisa dosen pascasarjana dan peneliti Universitas Padjajaran (UNPAD) mengatakan penyederhanaan cukai tembakau berakibat pada pengurangan volume produksi olahan tembakau. Industri Hasil Tembakau (IHT) yang berada di layer yang dihilangkan maka membayar cukai di layer atasnya, dimana cukai yang dibayarkan lebih tinggi. “Pengurangan produksi berkaitan dengan pertumbuhan penerimaan pendapatan (negara),” ucapnya kepada media.

Mudiyati pertumbuhan pendapatan negara dari cukai tembakau akan terjadi penurunan akibat dari penurunan volume produksi olahan tembakau. “Asumsi penyederhanaan cukai tembakau berdampak pada peningkatan negara menjadi tidak mendasar,” terangnya.

Dosen pascasarjana UNPAD menerangkan bila dilakukan simulasi penyederhanaan struktur tarif cukai rokok maka akan berdampak negatif yang sangat besar pada Sigaret Kretek Tangan (SKT). Dimana industri SKT adalah industri menyerap tenaga kerja dengan jumlah besar. “Pengurangan volume produksi rokok jenis SKT semakin tajam apabila dilakukan penyederhanaan struktur tarif cukai rokok,” ucapnya.

Sebelumya Agus Parmudji Ketua Asosiasi Petani Tembakau (APTI) mengatakan hal yang sama, bahwa simplifikasi tarif cukai hanya akan mematikan industri kretek nasional yang merupakan penyerap tembakau petani lokal bahkan nasional. Dengan pemberlakuan simplifikasi industri tembakau akan kian tergerus, pengusaha pabrikan kecil tidak mampu bertahan dan akibatnya penyerapan tembakau lokal semakin rendah, kehidupan petani pun terancam.